PT. Halal Fun Consulting
Berdasarkan regulasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), setiap perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal wajib melaksanakan Audit Internal Halal secara mandiri minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Audit internal ini dilakukan oleh Tim Manajemen Halal yang dipimpin oleh Penyelia Halal perusahaan. Tujuan dari audit mandiri ini adalah untuk memastikan konsistensi proses produksi halal tetap terjaga […]
Dalam mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha dituntut untuk mendaftarkan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi. Untuk menyederhanakan proses ini, BPJPH dan LPPOM MUI mengklasifikasikan bahan baku menjadi dua kelompok utama: Bahan Kritis dan Bahan Tidak Kritis (Positive List). Memahami pengelompokan bahan ini akan membantu Anda mengidentifikasi bahan mana saja yang memerlukan sertifikat halal resmi […]
Dalam mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha dituntut untuk mendaftarkan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi. Untuk menyederhanakan proses ini, BPJPH dan LPPOM MUI mengklasifikasikan bahan baku menjadi dua kelompok utama: Bahan Kritis dan Bahan Tidak Kritis (Positive List). Memahami pengelompokan bahan ini akan membantu Anda mengidentifikasi bahan mana saja yang memerlukan sertifikat halal resmi […]
Konsep jaminan produk halal di bawah UU JPH Indonesia menganut prinsip rantai pasok halal yang menyeluruh (end-to-end halal supply chain). Kehalalan suatu produk tidak hanya dinilai dari bahan baku di pabrik saja, melainkan juga dari bagaimana produk tersebut disimpan, diangkut, dan didistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, penyedia jasa logistik, pergudangan, kurir, […]
Konsep jaminan produk halal di bawah UU JPH Indonesia menganut prinsip rantai pasok halal yang menyeluruh (end-to-end halal supply chain). Kehalalan suatu produk tidak hanya dinilai dari bahan baku di pabrik saja, melainkan juga dari bagaimana produk tersebut disimpan, diangkut, dan didistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, penyedia jasa logistik, pergudangan, kurir, […]
Pemerintah Indonesia melalui BPJPH menetapkan penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk selain makanan dan minuman, salah satunya adalah sektor farmasi (obat-obatan dan suplemen kesehatan). Menjamin kehalalan produk obat memiliki kompleksitas tinggi karena menyangkut rantai pasok bahan kimia aktif dan excipient yang sangat rumit. Bagi perusahaan farmasi, memahami regulasi ini sejak dini adalah kunci untuk mempertahankan […]
